TUGAS SOFTSKILL

kasus iklan minuman berenergi (Kuku bima vs Exra joss)

       Merupakan iklan yang tidak beretika dalam dunia bisnis. Karena dalam 2 iklan tersebut saling menjatuhkan dengan sindiran-sindiran. Kuku bima energi memiliki slogan “Kuku Bima Energi Roso” yang artinya memiliki banyak rasa dalam setiap pilihan minuman tersebut yakni original, anggur, jambu, jeruk, kopi, dan teh. Sedangkan dalam iklan Extra Joss hanya menampilkan 1 rasa yakni rasa original, dan Ektra Joss membuat slogan “Laki kok minum yang rasa-rasa”, secara tidak langsung ini merupakan bisnis yang tidak beretika. Membuat sindiran-sindiran yang ingin menarik minat konsumen atau melakukan promosi seperti itu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam menciptakan etika yang berbisnis harus dengan persaingan yang sehat. Seharusnya dalam berbisnis sebaiknya jangan saling menjatuhkan namun bersainglah secara sehat, karena dengan saling menjatuhkan malah akan membuat image juga buruk dan konsumen pun tidak akan berminat atau percaya memilih produk tersebut.

Pasal 20 : “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.

http://srachmandha.blogspot.co.id/2015/01/contoh-kasus-yang-berhubungan-dengan.html

TUGAS SOFTSKILL

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

1.      Setiap orang yang dengan sengaja:

a.       menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas

nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b.       mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke

Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas

nama pihak lain;

c.        membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d.       menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri

maupun atas nama pihak lain;

e.        menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama

pihak lain;

f.        membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana;

g.       menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga

lainnya; atau

h.       menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana

karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2.      Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

1.       Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama

korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau

kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

2.      Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus

mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

3.       Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak

pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan

korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak

termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar

atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

4.       Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di

sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut

dibawa ke sidang pengadilan.

5.       Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk

menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada

pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 5

1.      Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan

ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).

2.      Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi

juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau

pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Pasal 6

1.      Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a. penempatan;

b. pentransferan;

c. pembayaran;

d. hibah;

e. sumbangan;

f. penitipan;

g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2.       Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa

Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah

Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau

keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

TUGAS SOFTSKIL

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

1. Di dalam UU ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani APBN atau risiko yang menimbulkan moral hazard.  Penjaminan simpanan nasabah bank dilaksanakan oleh LPS. 
2. LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
3. Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Oleh karenanya, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain diatur secara jelas dalam UU ini. 
4. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilyah negara RI wajib menjadi peserta penjaminan (kecuali Badan Kredit Desa) dan membayar premi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 s.d Pasal 15 UU ini, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU ini.
5. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
6. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00. Nilai tersebut dapat berubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU ini.
7. LPS wajib membayarklaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
8. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
• Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
• Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
• Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
9. LPS melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal setelah Bank Indonesiaatau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaian/ penanganannya kepada LPS.
10. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang sahama lama.
11. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud.
12. Dalam hal LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal, LPS meminta Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank dimaksud dan LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank dimaksud. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS akan diselesaikan melalui proses likuidasi.
13. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
14. Likuidasi Bank dilakukan dengan cara:
• Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/tau penagihan tersebut; atau
• Pengalihanaset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.
15. Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan:
• Penggantian atas talangan pembayaran pegawai yang terutang.
• Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai.
• Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.
• Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS.
• Pajak yang terutang.
• Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin.
• Hak dari krediturlainnya.
16. Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan ke pemegang saham lama.
17. Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.
18. Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri.

http://www.lps.go.id/uu_perpu/-/asset_publisher/Z2kn/content/undang-undang-no-24-tahun-2004-tentang-lembaga-penjamin-simpanan