TUGAS SOFTSKILL

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

1.      Setiap orang yang dengan sengaja:

a.       menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas

nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b.       mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke

Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas

nama pihak lain;

c.        membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d.       menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri

maupun atas nama pihak lain;

e.        menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama

pihak lain;

f.        membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana;

g.       menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga

lainnya; atau

h.       menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana

karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2.      Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

1.       Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama

korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau

kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

2.      Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus

mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

3.       Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak

pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan

korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak

termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar

atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

4.       Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di

sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut

dibawa ke sidang pengadilan.

5.       Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk

menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada

pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 5

1.      Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan

ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).

2.      Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi

juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau

pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Pasal 6

1.      Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a. penempatan;

b. pentransferan;

c. pembayaran;

d. hibah;

e. sumbangan;

f. penitipan;

g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2.       Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa

Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah

Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau

keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.